TANTANGAN PENYULUH MASA DEPAN

BAB I  PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

              Sektor pertanian memegang peranan penting dalam pembangunan perekonomian naisonal, dan bahkan dalam era reformasi ini diharapkan untuk berperan di garis depan dalam mengatasi krisis ekonomi. Menjelang memasuki abad 21 kita dapat melihat bagaimana kondisi pertanian kita. Sektor pertanian Indonesia dikatakan belum siap untuk memasuki abad 21, dimana banyak mengalami peluang, tantangan sekaligus hambatan. Secara intern sebagian terbesar petani Indonesia masih petani subsisten dengan segala keterbatasan mereka, khususnya dalam bidang penguasaan teknologi pertanian yang modern. Secara ekstern sektor pertanian Indonesia kurang mendapat perhatian pemerintah dalam pengembangannya secara menyeluruh apabila dibandingkan dengan perhatian pemerintah kepada sektor industri. Sektor pertanian bahkan harus mensubsidi sektor industri melalui penetapan harga padi yang rendah. Sementara industri mendesak sektor pertanian dari lahan subur ke lahan marginal seperti lahan gambut. Intensif petani untuk meningkatkan produktivitas usaha tani pun sangat minim.

              Globalisasi pada abad 21 tidak terbatas pada sekedar petani harus menanam tanaman ekspor, tetapi juga perubahan total dalam lingkungan tata niaga produk pertanian di dunia di samping perubahan-perubahan lain yang menyangkut masalah proses ahli teknologi pertanian. Indonesia tidak hanya memproduksi produk-produk pertanian tetapi juga akan menjadi pasar dari produk-produk pertanian dari negara lain, karena globalisasi tidak memungkinkan suatunegara menutup pasar dalam negeri mereka dari produk-produk pertanian luar negeri.

Dalam era baru pertanian, penyuluh lapangan dituntut untuk memiliki fungsi paling tidak dalam tiga hal yaitu transfer teknologi (technology transfer), fasilitasi (facilitation) dan penasehat (advisory work). Untuk mendukung fungsi-fungsi tersebut, penyuluh pertanian lapangan mestinya juga menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dankomunikasi.

Tema-tema penyuluhan juga bergeser tidak hanya sekedar peningkatan produksi namun menyesuaikan dengan isu global yang lain misalnya bagaimana menyiapkan petani dalam bertani untuk mengatasi persoalan perubahan iklim global dan perdagangan global. Petani perlu dikenalkan dengan sarana produksi yang memiliki daya adaptasi tinggi terhadap goncangan iklim, selain itu teknik bertani yang ramah lingkungan, hemat air serta tahan terhadap cekaman suhu tinggi nampaknya akan menjadi tema penting bagi penyuluhan pertanian masa depan.

B.     Rumusan Masalah

1.      Tantangan apa yang akan dihadapi pertanian di masa depan nanti ?

2.      Tantangan apa yang akan dihadapi penyuluh dalam menjawab pertanian di masa depan nanti ?

3.      Bagaimana kebijakan pemerintah dalam membangun pertanian yang sejahtera di masa depan  ?

4.      Bagaiamana wujud penyuluhan di masa depan?

C.     Tujuan

1.      Menegetahui dan mampu menjawab tantangan dan peluang dalam pertanian di masa depan.

2.      Mengetahui bagaimana seharusnya sikap penyuluh dalam mewujudkan pertanian masa depan

         yang sejahtera.

BAB II  PEMBAHASAN

A.    Tantangan Penyuluhan Memasuki Abad 21     

                Masalah-masalah penyuluhan pertanian yang dihadapi bangsa kita akan beragam sesuai dengan sudut pandang dan dasar keilmuan yang ditekuni. Menemukan masalah-masalah penyuluhan bukan sarana untuk mendebat bahkan menyalahkan orang lain, tetapi mencari solusi demi perbaikan kegiatan penyuluhan di Indonesia.

1.                  Jika ditinjau dari kacamata Ilmu Penyuluhan Pembangunan maka menurut I Gd. Setiawan AP, setidaknya kita akan menemukan beberapa permasalahan dalam penyuluhan pertanian.

a.  Penyuluh melupakan tugas utama. Tugas utama penyuluhan adalah membantu petani di dalam pengambilan keputusan dari berbagai alternatif pemecahan masalah. Tetapi masalah penyuluhan sekarang adalah kegiatan penyuluhan lebih banyak pada proses pelayanan bukan mendidik petani agar mampu mengambil keputusan sendiri. Penyuluh terjebak pada paradigma lama yang hanya mengutamakan kegitan-kegiatan pelayanan, yang seperti menjadi kata kunci dari penyuluhan itu sendiri, padahal tugas seorang penyuluh jauh lebih dari itu yaitu penyuluhan merupakan proses pemberdayaan masyarakat atau dalam  istilah kerennya kita sebut sebagai Community Empowerment.

b.  Penyuluh kurang membuat wadah untuk kepentingan petani. Di negara industri maju petani dengan berbagai cara membuat wadah untuk memenuhi kepentingan bersama mereka. Organisasi demikian memegang peranan penting dalam pembangunan pertanian di negara industri maju. Di negara berkembang belum ada organisasi demikian, atau kalaupun ada cenderung belum efektif. Adanya organisasi pertanian yang efektif sama pentingnya dengan penerapan teknologi di banyak negara. Organisasi penyuluhan memegang peranan penting dalam membimbing petani mengorganisasikan diri secara efektif. Walaupun demikian diperlukan dukungan politik untuk dapat berperan tanpa membahayakan jabatan mereka.

c. Penyuluh kurang mendidik petani.Agen penyuluhan di banyak Negara Eropa lebih merupakan seseorang yang menolong petani untuk memecahkan masalah mereka. Agen penyuluhansudahmerasa puas jika pertanian menjadi lebih efisien, dan kurang berminat untuk mengubah petani. Tugas utama penyuluhan di banyak negara berkembang adalah menganjurkan penggunaan teknologi modern, seperti pemakaianpupuk. Kenaikan hasil merupakan tujuan utama di Negara-negara berkembang karena cepatanya angka pertumbuhan penduduk.

2.  Menurut Mardikanto (1998; 2000)  mensinyalir beberapa kelemahan dalam kegiatan penyuluhan pertanian yang menyangkut :

a.  Penggunaan Istilah Penyuluhan

Perkembangan sejak pertengahan 1980-an, penggunaan istilah penyuluhan pertanian sering tidak menguntungkan kegiatan penyuluhan pembangunan itu sendiri.  Hal ini disebabkan  sering digunakannya istilah “penyuluhan” yang berasal dari berbagai pihak, baik berasal dari dalam penyuluhan pertanian itu sendiri maupun dari luar. Akibanya, banyak kalangan sering terlalu menyederhanakan pengertian dan tujuan penyuluhan (arti penyuluhan mengalami erosi nilai).Penyuluhan sering diartikan sebagai kegiatan omong-omong tanpa makna, atau bahkan sekedar datang untuk minta tanda tangan (bukti kehadirannya) guna memperoleh (menipu) biaya perjalanan.Sejatinya penyuluhan harus dihayati sebagai kegiatan yang memerlukan kerja keras, dan ketekunan yang melelahkan serta harus dibarengi dengan korban perasaan untuk membantu masyarakat agar mampu membantu dirinya sendiri guna memperbaiki kesejahteraan atau mutu hidupnya. Untuk itu, ditawarkan istilah pengganti yang lebih segar, bergengsi dan menarik perhatian, yaitu “edfikasi (edukasi, diseminasi inovasi, fasilitasi, koordinasi, supervisi, dan evaluasi)”.\

b.  Profesionalisme Penyuluhan

Jika ditelusuri, erosi nilai dalam penyuluhan dapat disebabkan oleh rendahnya profesionalisme penyuluhan, yang menyangkut:

1)   Keahlian penyuluh, dimana kecepatan informasi akibat globalisasi sering membuat penyuluh ketinggalan informasi disbanding keahlian para praktisi atau penerima manfaat penyuluhannya.

2)  Kebanggan profesi penyuluhan, karena jabatan fungsional yang disandang para penyuluh dinilai lebih rendah/kalah status dibanding jabatan struktural yang lebih bergengsi.

3)  Etika profesi penyuluhan, tidak lagi dihayati sebagai pekerjaan yang penuh pengabdian, karena sudah teracuni oleh kebijakan pemerintah di masa lalu, contoh utamanya dalam pelaksanaan program GEMA PALAGUNG yang memberikan intensif sebesar 1% (dibayarkan dimuka) kepada penyuluh dari julah nilai usulan Kredit Usaha Tani (KUT) yang direkomendasikan, tanpa harus menunggu efektivitas atau seberapa jauh KUT tersebut benar-benar memberikan kenaikan produksi dan pendapatan petaninya.

c.  Unsur-unsur Sistem Penyuluhan Pertanian

Tantangan-tantangan yang muncul dapat berupa :

1)  Penyuluh, yang selama ini tidak dibayar (diangkat dan diberhentikan) oleh penerima manfaatnya. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya tidak mengacu kepada kepentingan masyarakat penerima manfaatnya.Selain itu, belum terbangunnya kebanggaan profesi di kalangan penyuluh, serta rendahnya penghargaan masyarakat maupun aparat pemerintah terhadap arti penting penyuluh dan kegiatan penyuluhan.

2)  Materi penyuluhan, umumnya masih didominasi oleh materi teknis dan belum banyak memperhatikan kebutuhan penerima manfaatnya, utamanya tentang manajemen, permintaan pasar, kewirausahaan dan pentingnya pendidikan politik. Sumber informasi untuk materi masih didominasi dari Dinas/Lembaga Penelitian, sementara itu, kearifan tradisional belum banyak digali bahkan cenderung tidak dihargai.

3)  Metode penyuluhan, secara teoritis, kegiatan penyuluhan hanya mengacu kepada konsep-konsep pendidikan dan komunikasi, dan belum memanfaatkan konsep-konsep psikologi sosial, serta pemasaran sosial.

4)  Pendekatan dan strategi penyuluhan, banyak kebijakan pembangunan yang tidak menggunakan pendekatan kesejahteraan masyarakat, tetapi lebih mengutamakan pendekatan kekuasaan. Seiiring dengan itu, kegiatan penyuluhan lebih ditekankan pada pendekatan proyek, contoh: NFCEP, NAEP, P4K,dll, yang tidak berbekas seiiring dengan selesainya proyek.

5)  Efektivitas penyuluhan, secara konseptual penyuluhan masih sangat konvensional dalam arti terbatas menggunakan konsep pendidikan maupun konsep komunikasi.

3.            Khusus yang berkaitan dengan proses adopsi inovasi, Vanclay (1992), mengidentifikasi adanya 10 (sepuluh) hambatan atau barrier adopsi, yang meliputi:

a.  Pemasaran/harga produk. Kompleksitas, yang disamping mempersulit kermampuan petani untuk memahami dan menerapkannya, seringkali juga berakibat pada meningkatnya resiko (kegagalan) yang akan dideritanya.

b.  Divisibilitas, yang seringkali tidak dijumpai dalam rekomendasi penyuluh yang lebih cenderung menawarkan “paket teknologi” yang harus dilaksanakan secara serentak (simultan).

c.  Inkompatibilitas, yang sering tidak sesuai dengan tujuan petani dan usahataninya.

d.  Nilai-ekonomis inovasi, yang tidak selalu dapat memenuhi nilai-nilai non-ekonomi yang dikehendaki oleh petaninya.

e.   Resiko dan ketidak-pastian, yang tidak hanya disebabkan oleh ketergantungan usahatani kepada kondisi alam dan lingkungannya yang menetukan keberhasilan panennya, tetapi juga resiko dan ketidak-partian

f.  Konflik informasi, karena petani menerima informasi dari beragam sumber yang belum tentu sepakat terhadap kemanfaatan serta dapatnya diterapkan.

g.  Keharusan penggunaan modal dari luar, yang tidak selalu dapat dipenuhi oleh petani sendiri, seperti: benih, pestisida, peralatan, dan mesin-mesin pertanian.

h.  Biaya intelektual, khususnya terhadap inovasi yang datang dari luar yang belum mampu dipahami oleh petaninya, sehingga mereka harus mengeluarkan biaya-intelektual sebelum dapat mengadopsinya.

i.   Hilangnya fleksibilitas, yang biasanya dimiliki oleh petani tradi-sional, untuk menyesuaikan komoditi dan pola usahataninya dengan keadaan iklim dan kondisi alam lain yang tidak menentu.

j.  Prasarana fisik dan sosial (kelembagaan) yang belum tentu tersedia dengan mutu dan layanan sebaik yang diharapkan.

4.  Tantangan penyuluhan dalam memasuki era pertanian modern pada saat ini adalah, bagaimana cara peyuluh mampu menjawab permasalahan dalam hal:

a.   Pertanian modern yang telah mengurangi keragaman spesies tanaman secara drastis akibat penerapan sistem monokultur secara besar-besaran maupun dalam pencemaran lingkungan.Hal ini bertentangan dengan konsep pertanian berkelanjutan, dimana selain memeperhatikan pemenuhan kebutuhan manusia yang selalu menigkat dan berubah, sekaligus mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumber daya alam.

b.      Ketahanan pangan merupakan prasyarat utama bagi tercapainya ketahanan ekonomi maupun ketahanan politik, ketahanan pagan yang paling mantap adalah  melalui swasembada. Untuk itu perlunya pengembangan sumberdaya manusia yang mempunyai jiwa kewiraswastaan yang tinggi dan kemampuan teknis serta manajerial yang cukup.

c.  Mewujudkan produksi pertanian lokal mampu berasing dalam perdagangan bebas.Keunggulan produk-produk pertanian negara-negara maju selama ini tidak lepas dari tingginya proteksi dan subsidi negara-negara tersebut.

d.  Cepatnya aliran informasi yang dapat mengakibatkan petani lebih independen dengan informasi yang didapat ketimbang dari penyuluh.

B.     Revitalisasi Penyuluhan Pertanian

1.      Rekayasa Ulang

.................. Qamar (2001) mengingatkan bahwa memasuki millennium baru, diperlukan:

a.       Client orientation, penyuluhan dirancang secara khusus untuk setiap sasaran kelompok

b.      Lokalitas, penyuluhan memperhatikan kondisi fisik dan sosial budaya setempat yang

        spesifik.

c.       Penerapan metode yang efektif, berdasarkan pengalaman setempat

d.      Penggunaan media elektronik yang semakin luas (radio, TV), multimedia (CD), internet,

         dll.

e.       Pemanfaatan modul jarak jauh, jika:

         Terbatasnya penyuluh dan sarana transportasi

         Bahasa merupakan hambatan dalam komunikasi langsung

         Sumberdaya penyuluhan sangat menurun

         Kondisi geografi tidak memungkinkan

         Terdapat kendala budaya (tabu) dalam pelaksanaan kunjungan.

f.       Kerjasama dengan kegiatan penyampaian pesan non-pertanian.

g.      Pengembangan penyuluhan partisipatif.

h.      Keterpaduan antar disiplin keilmuan.

i.        Penilaian dampak dan manfaat kegiatan penyuluhan.

j.        Penigkatan peran dalam pembangunan ( keluarga)  yang berkelanjutan.

2.      Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan

.................. Hobson, et al (2001) mengemukakan pentingnya kelembagaan penyuluhan. Tentang hal ini, Hoffman, et al (2000) melaporkan reformasi organisasi penyuluhan pertanian di jerman yang dapat dijadikan pelajaran bagi negara-negara lain, dari pengorganisasian seperti itu, dapat ditarik banyak pelajaran yaitu:

a.  Perbaikan mutu penyuluhan melalui peningkatan partisipasi kelompok sasaran.

b.  Kejelasan peran pemerintah, yang lebih banyak pada perumusan strategi penyuluhan kaitannya dengan kegiatan pelatihan, program-program panduan, dll.

c.  Penurunan atas kelambanan lembaga-lembaga publik yang biasanya resisten terhadap perubahan.

d. Menghindari konflik antar aparat pemerintah.

e.   Ancangan pembiayaan untuk biaya pemerintah.

f.   Keluwesan untuk mengembangkan system penyuluhan.

3.  Pendekatan Penyuluhan

a.  Pendekatan pembelajaran untuk pembangunan pertanian berkelanjutan, yang bertumpu pada 3 konsep dasar, yaitu:

   Kompetensi professional, melalui pengembangan kemampuan praktisi dengan beragam teori, nilai-nilai dan kepercayaan tertentu.

   Penggunaan teori-sistem dan filsafat ilmu dalam kegiatan praktis.

   Belajar kritis, melalui proses belajar bersama untuk mengkritisi setiap alternatif perubahan yang ditawarkan.

b.  Pendekatan navigator (Boon dan Murray, 2001), yaitu suatu percepatan perubahan melalui pengembangan SDM, pembelajaran berkelanjutan, dan pola piker baru untuk membantu para produsen agar terus melakukan perubahan-perubahan.

C. Undang-undang Sistem Penyuluhan Pertanian

Pada 15 November 2006, pemerintah menetapkan UU No.16 Tahun 2006 tentang system penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, yang mencakup:

1.      Kebijakan penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

2.      Kelembagaan penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

3.      Ketenagaan penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

4.      Penyelenggaraan penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

5.      Pembiayaan penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

6.      Pengawasan dan pembinaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

    Kehadiran Undang-Undang tersebut, oleh banyak kalangan disambut antusias, khususnya oleh para penyuluh pertanian karena setidak-tidaknya sudah ada landasan hukum yang kuat, yang mengatur segala sesuatunya. Tetapi, jika dicermati, terdapat beberapa hal yang layak dikritisi, yaitu:

a.   Nomenklatur yang digunakan

Penggunaan nama Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dapat menimbulkan kerancuan pemahaman dalam masyarakat, yang sejak lama telah mengartikan pertanian dalam arti sempit (pertanian tanaman pangan dan holtikultura) dan dalam arti luas (pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan).

b.  Kebijakan yang sentralistis

Meskipun kegiatan penyuluhan pertanian sudah diserahkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota jauh hari sebelum reformasi, tetapi peran pemerintah nasional (pusat) dalam UU No. 16 Tahun 2006 masih sangat kuat.

c.  Dominasi penyuluhan oleh pemerintahan

Kegiatan penyuluhan pertanian selama ini didominasi oleh pemerintah, seperti terlihat dalam pasal 28 (3) tentang penetapan teknologi tertentu dan pasal 32 (5) tentang pembiayaan penyuluhan.Disamping itu, rencana Departemen Pertanian untuk mengangkat tenaga penyuluh sebanyak seorang/desa, semakin menunjukkan dominasi pemerintah.

d.  Pengembangan penyuluhan swasta dan swadaya

Meskipun dalam pasal 20, dinyatakan bahwa tenaga penyuluh pertanian terdiri dari: penyuluh PNS, penyuluh swasta dan penyuluh swadaya, tetapi tidak ada satu pasal/ayat yang menyebutkan upaya pemerintah untuk mengembangkan kegiatan penyuluh swasta dan swadaya, yang artinya tidak ada upaya pemerintah secara aktif dan sungguh-sungguh disini.

e.   Kemandirian penyuluhan oleh masyarakat

Selama penyuluh berasal dari luar, selama itu pula penyuluh akan berpihak kepada kepentingan luar dibanding kepentingan petaninya. Sebenarnya, masyarakat penerima manfaat mampu untuk membiayai penyuluhnya sendiri, asal benar-benar diberi kesempatan dan kepercayaan untuk melepaskan diri dari proyek-proyek pemerintah, swasta, dan LSM.

f.   Partisipasi penyuluhan pertanian

Dominasi pemerintah terhadap penyuluhan pertanian, tidak semua penyelenggara pemerintah memahami arti penting penyuluhan untuk jangka pendek kaitannya dengan pencapaian target pembangunan, maupun kepentingan jangka panjang kaitannya dengan investasi sumberdaya manusia.Akibatnya, kegiatan penyuluhan sangat tergantung kepada pemahaman masing-masing kepala pemerinthannya untuk menyediakan anggaran penyuluhan pertanian.

g. Integritas penyuluhan pembangunan

Pemerintah menyelenggarakan tidak kurang dari 20 jenis penyuluhan pembangunan di Indonesia.Oleh sebab itu, perlu perenungan yang sunguh-sungguh, apakah penyuluhan pertanian masih diperlukan, ataukah hanya dikembangkan satu kegiatan penyuluhan pembangunan perdesaan secara terintegritas dan holistik.

D. Penyuluhan Pertanian Di Masa Depan

Dalam perspektif pemerintah, apapun prioritas yang akan ditempuh, kegiatan penyuluhan pertanian akan tetap menjadi kebijakan kunci untuk mempromosikan kegiatan pertanian berkelanjutan baik dalam konteks ekologi maupun sosial ekonomi ditengah-tengah seistem pemerintahan yang birokratis dan semakin terbatas kemampuannya untuk membiayai kegiatan-kegiatan publik. Meskipun demikian, kegiatan penyuluhan pertanian akan banyak didukung oleh kemajuan teknologi informasi.

Karena itu, di masa depan, kekuatan dan perubahan penyuluhan pertanian akan selalu terkait dengan:

1.  Iklim ekonomi dan politik

Sejak krisis ekonomi dan politik melanda beberapa Negara kahir abad 20, banyak negara tidak lagi mampu membiayai kegiatan publik ditengah-tengah tuntutan demokrasi.Karena itu, kegiatan penyuluhan pertanian dilaksanakan secara efisienuntuk dapat melayani kelompok sasaran yang lebih luas.

2.  Konteks sosial di wilayah pedesaan

Di masa depan, masyarakat pedesaan relatif berpendidikan, seyogyanya penyuluhan pertanian harus mampu menjawab tantangan pertumbuhan penduduk, meningkatnya urbanisasi, perubahan aturan/kebijakan, persyaratan pasar, serta kebutuhan masyarakat yang akan beragam layanan seperti pelatihan, spesialisasi, pelatihan kompetensi dan bentuk-bentuk organisasi (Moris, 1991). Sehubungan dengan itu, penyuluhan pertanian harus meninggalkan monopoli pemerintah sebagai penyelenggara penyuluhan.

3.  Sistem pengetahuan

Terjadinya perubahan politik yang berdampak pada debirokratisasi, desentralisasi (pelimpahan kewenangan) dan devolusi (penyerahan kewenangan) kepada masyarakat lokal, juga akan berimbas pada pengembangan usahatani yang memiliki spesifikasi lokal. Pengakuan terhadap spesifikasi lokal, harus dihadapi dengan pengakuan penyuluh terhadap kemampuan petani, pengalaman petani, penelitian yang dilakukan petani, serta upaya-upaya pengembangan yang dilakukan.

4.  Teknologi informasi

Kelompok sasaran yang memiliki kemampuan memanfaatkan informasi/IT akan relatif lebih independen. Dengan demikian, fungsi penyuluh tidak lagi “menyampaian pesan” melainkan lebih bersifat fasilitatif dan konsultatif, dan karena itu akan menuntut jalianan interaksi partisipatif yang semakin intensif dengan kelompok sasarannya.

Adapun peran penyuluh yang harus ditegakkan kembali dalam menjawab tantangan pertanian masa depan adalah :

1.  Penyuluhan Pemasaran Hasil-hasil  Pertanian

................. Kehadiran penyuluhan pemasaran sebagai bagian integral dari pembangunan pertanian sangatlah diperlukan urgensinya.Sebagaimana kita ketahui, sampai detik ini pun pelaksanaan penyuluhan pertanian masih sangat jarang dilakukan.Hal ini tentu beralasan, karena sistem penyuluhan yang dikembangkan di Indonesia haruslah sejalan dengan rencana induk dari pembangunan pertanian, yakni dititikberatkan kepada pencapaian peningkatan produksi. Dimana di setiap daerah terdapat laporan peningkatan produksi telah berhasil, tetapi muncul pula masalah lain yang menyatakan kesulitan pemasaran dari hasil-hasil produksi yang meledak tersebut.

................. Penyuluhan yang aka diberikan kepada petani tentu tidak hanya ditekankan pada penyuluhan sektor produksi semata, tetapi juga penyuluhan untuk sektor pemasaran agar petani memiliki penghayatan terhadap suasana pasar yang ada. Dengan penyuluhan pemasaran yang manusiawi, maka keterlibatan para tengkulak atau pedagang perantara yang umumnya sangat doyan mempermankan tingkat harga di petani,paling tidak akan dapat dieliminasi. Hal semacam ini akan mempunyai engaruh cukup besar terhadap kekuatan tawar-menawar para petani sendiri.

2.  Penyuluhan Pertanian Terpadu

................. Pada mulanya, strategi pembangunan pertanian memakai pola pendekatan komoditi (dimana semula tanaman pangan, terutama padi menjadi ‘leading comodity’), sejak mulai Pelita III hingga sekarang, menjadi pendekatan usaha tani, yang berfokus pada penganekaragaman tanaman pertanian. Konsekuensinya para petani produsen di pedesaan tidak diperkenankan hanya menggantungkan diri pada usaha tani satu jenis komoditi saja. Tetapi para petani pun harus diberikan kebebasan dalam memilih komoditi yang akan diusahakannya. Akibatnya penyuluhan pertanian sebagai penunjang pembangunan pertanian juga harus mengalami perubahan.Tetapi hingga sekarang penyuluhan pertanian belum menunjukkan arah untuk pemenuhan kebutuhan petani kea rah itu, penyuluhan pertanian terpadu belum berkembang.

................. Untuk itu selain melibatkan BIMAS dan BPLPP perlu juga mengikutsertakan seluruh Direktorat Jenderal yang ada di lingkungan Departemen Pertanian dalam merencanakan program-program penyuluhan pertanian yang akan dilakukannya, sehingga penyuluhan pertanian di negara kita sudah mampu menjadi terpadu dalam konsep dan realita

BAB III PENUTUP

A.    Kesimpulan

                Sehubungan dengan hal itu, paradigma penyuluhan pertanian era agribisnis di masa depan semestinya memposisikan petani sebagai fokus kegiatan pembangunan pertanian. Petani diperlakukan sebagai pelaku utama atau subjek dan tidak lagi sebagai objek.Petani merupakan manajer pada usaha taninya sendiri.Mereka harus dilihat sebagai manusia yang memiliki potensi untuk mengambil keputusan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan usaha taninya bagi kesejahteraan keluarga, masyarakat.Mereka selayaknya dipandang memiliki kemampuan yang memadai dalam menghadapi tantangan keras di era persaingan bebas dan globalisasi serta mampu mengaplikasikan nilai kelestarian pembangunan pertanian.

                "Oleh karena itu, sosok petani masa depan adalah usahawan pertanian yang profesional. Dengan begitu, maka tugas penyuluh pertanian di masa depan semakin berat. Harus mengubah sifat peasant menjadi farmer, mengubah pola pikir dari risk minimization menjadi profit maximization. Perubahan ini tentu saja searah dengan perubahan penyuluhan yang terjadi di Asia pada akhir-akhir ini,

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2009. Pengukuhan Prof. Sunarru: Privatisasi Penyuluhan terus      Meningkat .http://www.ugm.ac.id. Diakses pada 16 April 2013

Azhari, Rafnel. 2011. Tantangan Masa Depan Penyuluhan.     http://azharirafnel.blogspot.com. Diakses pada 16 April 2013

Ir. Entang Sastraatmadja. 1993. Penyuluhan Pertanian. Bandung: Penerbit          Alumni.

Maryanto, Dony.2011. Perjalanan Penyuluhan Pertanian dan Tantangan              Kedepan.http://www.stpp-bogor.ac.id. Diakses pada 16 April 2013

Prof. DR. Ir. H. Soleh Solahuddin, M,Sc. 2009. Pertanian: Harapan Masa Depan   Bangsa. Bogor: IPB Press

Soetrisno, Loekman. 1998. Pertanian Pada Abad Ke 21. Direktorat Jenderal        Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Turindra, Azis. 2010. Penyuluhan Pertanian di Masa Depan.   http://azisturindra.wordpress.com. Diakses pada 16 April 2013

Totok Mardikanto. 2009. Sistem Penyuluhan Pertanian. UNS Prees. Surakarta